Jubah Kekuasaan Palsu: Kejahatan di Balik Penyalahgunaan Aparat Negara

CILACAP HITS - Dalam suatu negara yang berlandaskan hukum, kekuatan elemen negara seperti TNI dan Polri seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi rakyat. Namun, dalam beberapa kasus, ada pihak-pihak tertentu yang justru menyalahgunakan aparat negara demi kepentingan pribadi. Tindakan ini bukan hanya mencederai hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Penyalahgunaan Aparat Negara: Bentuk Kejahatan yang Merusak

Beberapa modus yang sering terjadi dalam penyalahgunaan elemen negara untuk kepentingan pribadi antara lain:

1. Menggunakan Aparat sebagai Alat Intimidasi
   • Seseorang yang memiliki kedekatan dengan aparat bisa saja memerintahkan mereka untuk menekan pihak lain, baik dalam urusan bisnis, politik, atau masalah pribadi.
2. Mencatut Nama Tokoh Besar
   • Ada individu yang mengaku memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh penting seperti jenderal, pejabat tinggi, atau bahkan presiden, guna menakut-nakuti orang lain dan mendapatkan keuntungan pribadi.
3. Pemanfaatan Fasilitas Negara
   • Penggunaan kendaraan dinas, pasukan pengamanan, atau fasilitas lainnya untuk kepentingan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan tugas negara.
4. Pengamanan Ilegal atau Backing Bisnis Gelap
   • Beberapa orang memanfaatkan kedekatan dengan aparat untuk melindungi bisnis ilegal, seperti perjudian, narkoba, atau tambang ilegal.

Kenapa Hal Ini Dilarang?

Penyalahgunaan aparat negara untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran serius karena:

• Melanggar Prinsip Negara Hukum → Semua warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku tanpa kecuali.
• Merusak Kepercayaan Publik → Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara jika aparat bisa diperalat untuk kepentingan individu tertentu.
• Menciptakan Ketidakadilan → Kekuasaan yang seharusnya melindungi masyarakat justru dipakai untuk menekan atau merugikan orang lain.
• Melemahkan Institusi Negara → Aparat negara harus netral dan bekerja demi kepentingan rakyat, bukan untuk pribadi atau kelompok tertentu.

Sanksi dan Hukuman bagi Pelaku

Hukum di Indonesia telah mengatur sanksi bagi siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan atau mencatut nama aparat negara untuk kepentingan pribadi. Beberapa pasal yang bisa menjerat pelaku antara lain:

Pasal Penyalahgunaan Wewenang (UU Tindak Pidana Korupsi - Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) 

Ancaman hukuman: penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.

Pasal Pemalsuan atau Pencatutan Nama Pejabat (Pasal 378 KUHP – Penipuan)

Ancaman hukuman: penjara hingga 4 tahun.

Pasal Pemaksaan atau Intimidasi (Pasal 335 KUHP)

Ancaman hukuman: penjara hingga 1 tahun atau denda.

Pasal Penyalahgunaan Jabatan oleh Aparat (Pasal 421 KUHP)

Ancaman hukuman: penjara hingga 5 tahun.

Jika pelaku terbukti bekerja sama dengan aparat dalam tindakan ini, maka aparat yang terlibat juga bisa dijerat dengan hukuman disiplin hingga pemecatan dan hukuman pidana sesuai tingkat kesalahannya.

Kesimpulan

Penyalahgunaan elemen negara seperti TNI dan Polri untuk kepentingan pribadi adalah bentuk kejahatan yang merusak integritas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Setiap individu, baik dari kalangan sipil maupun pejabat, harus bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak boleh menjadikan institusi negara sebagai alat pribadi. Dengan penegakan hukum yang tegas, penyalahgunaan ini bisa diminimalisir, sehingga TNI dan Polri tetap berfungsi sebagaimana mestinya: sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan rakyat, bukan alat kepentingan pribadi segelintir orang.