CILACAP HITS - Kabupaten Cilacap masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan. Data terbaru tahun 2024 mencatat bahwa 186.080 jiwa atau 10,68 persen penduduk Cilacap masih berada di bawah garis kemiskinan.
Kondisi ini mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Komisi C DPRD Jateng, Anton Lami Suhadi, menegaskan bahwa mengatasi kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Dibutuhkan sinergi dengan pihak swasta, BUMN, dan BUMD agar upaya pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
"Perlu ada strategi yang jelas. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta, BUMN seperti Pertamina dan PLN, serta BUMD seperti Bank Jateng dan BPR harus benar-benar diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan," ujar Anton dalam kunjungannya ke Pendopo Kabupaten Cilacap, Senin (17/2/2025).
Evaluasi Penyaluran Bantuan, Jangan Sampai Salah Sasaran
Selain itu, Anggota Komisi C DPRD Jateng, Muhammad Afif, menyoroti pentingnya evaluasi program bantuan agar tepat sasaran. Ia menilai bahwa data masyarakat miskin perlu diperbarui agar bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
"Kerjasama dalam penyaluran CSR juga perlu lebih terkoordinasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa dampak nyata bagi masyarakat," tegas Afif.
Pemkab Cilacap: Program Sudah Berjalan, Tapi Tantangan Masih Besar
Menanggapi hal ini, Pj Bupati Cilacap, M. Arief Irwanto, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik masukan dari DPRD Jateng. Menurutnya, Pemkab Cilacap telah melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap, Sujito, menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kemiskinan di Cilacap adalah tingginya angka pengangguran. Saat ini, tingkat pengangguran di Cilacap berada di peringkat kedua tertinggi di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Cilacap telah menjalankan berbagai program setiap triwulan, di antaranya:
- ✅ Pemberian bantuan modal dan alat usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
- ✅ Penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin
- ✅ Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)
- ✅ Peningkatan akses listrik dan sanitasi
Sujito juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, program CSR dari berbagai perusahaan telah menyalurkan dana sekitar Rp 30 miliar, dengan Rp 13 miliar di antaranya digunakan khusus untuk program pengentasan kemiskinan, seperti perbaikan rumah dari Pertamina dan program kelistrikan dari PLN.
Bantuan Sudah Banyak, Tapi Kemiskinan Masih Tinggi – Apa Solusinya?
Meskipun banyak program yang sudah berjalan, kenyataannya angka kemiskinan di Cilacap masih tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah program yang ada sudah efektif? Apakah anggaran sudah benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan?
DPRD Jateng meminta agar Pemkab Cilacap lebih transparan dalam pelaksanaan program dan memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kehidupan mereka.
.png)
.png)
.png)
.png)
