CILACAP HITS - Dalam setiap kontestasi politik, relawan adalah ujung tombak yang bekerja tanpa pamrih demi kemenangan calon yang mereka dukung. Mereka berjuang dari pagi hingga malam, berkeliling mengenalkan visi-misi calon, hingga mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan materi. Namun, bagaimana jika setelah kemenangan diraih, janji-janji yang telah diucapkan oleh sang calon Bupati justru diingkari? Apakah relawan harus menerima begitu saja? Dan apa tanggung jawab ketua partai dalam situasi ini?
Relawan: Pejuang Politik yang Sering Terlupakan
Relawan dalam politik bukan sekadar mesin pemenangan, mereka adalah bagian dari perjuangan demokrasi yang berkontribusi besar dalam membentuk opini publik dan mendongkrak popularitas calon. Namun, sering kali setelah pemilu usai, banyak relawan yang merasa tertipu karena janji-janji yang dulu digaungkan oleh calon ternyata tak lebih dari sekadar ilusi.
Beberapa bentuk pengingkaran janji yang sering terjadi antara lain:
- Tidak diberikan posisi atau jabatan yang dijanjikan
- Tidak mendapatkan kompensasi yang dijanjikan
- Menghilangnya komunikasi antara calon yang menang dan para relawan
Ketika ini terjadi, relawan tentu merasa dikhianati. Lalu, apakah partai sebagai kendaraan politik calon juga harus bertanggung jawab?
Tanggung Jawab Moral dan Politik Ketua Partai
Sebagai pemimpin partai yang mengusung calon bupati tersebut, seorang ketua partai memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk membela relawan yang telah berjuang. Berikut beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh ketua partai dalam situasi ini:
- Menjadi Mediator Antara Relawan dan Kepala Daerah Terpilih Ketua partai harus turun tangan untuk mempertemukan relawan yang merasa dikhianati dengan kepala daerah yang mereka dukung. Ini penting agar ada kejelasan terkait janji yang pernah diucapkan.
- Menekan Kepala Daerah untuk Menepati Janji Jika janji yang diingkari merupakan komitmen politik yang jelas, ketua partai harus menekan kepala daerah agar menepati janjinya. Ini bisa dilakukan dengan pendekatan diplomasi maupun langkah-langkah politik yang lebih tegas.
- Menjaga Kredibilitas Partai Jika pengingkaran janji ini dibiarkan, bukan hanya relawan yang dirugikan, tetapi juga kredibilitas partai secara keseluruhan. Ketua partai harus menunjukkan sikap tegas bahwa partainya tidak mendukung praktik politik yang mengkhianati relawan.
- Menyiapkan Sanksi Politik untuk Kepala Daerah yang Ingkar Janji Jika kepala daerah yang diusung terus mengabaikan komitmennya, partai bisa mengambil langkah tegas seperti mencabut dukungan politik, tidak memberi rekomendasi di periode berikutnya, atau bahkan mengekspos masalah ini ke publik agar menjadi pembelajaran politik.
Konsekuensi Jika Ketua Partai Abai
Jika seorang ketua partai tidak membela relawannya yang tertipu, ada beberapa konsekuensi yang bisa terjadi:
- Kepercayaan relawan terhadap partai akan menurun, dan di pemilu berikutnya, sulit untuk mendapatkan dukungan yang sama.
- Partai akan dicap sebagai kendaraan politik yang hanya mengejar kekuasaan, tanpa memikirkan perjuangan orang-orang yang telah berkontribusi.
- Relawan bisa beralih ke partai atau tokoh politik lain, yang dinilai lebih bertanggung jawab dan tidak hanya memanfaatkan mereka saat kampanye.
- Konflik internal di dalam partai bisa muncul, terutama jika ada faksi yang kecewa dengan sikap ketua partai yang tidak membela relawan.
Kesimpulan
Ketua partai memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan relawan terhadap partai dan calon yang mereka usung. Jika ada relawan yang merasa tertipu oleh calon bupati yang telah menang, ketua partai tidak boleh lepas tangan. Langkah-langkah konkret harus diambil agar janji politik tidak hanya menjadi omong kosong yang merugikan banyak orang.
Sebab, dalam politik, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Sekali hilang, sulit untuk mendapatkannya kembali.
.png)
.png)
.png)
.png)
